TANJUNG REDEB – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2027 didominasi usulan masyarakat. Pemerintah mencatat lebih dari empat ribu aspirasi pembangunan masuk dari kampung hingga kecamatan.
Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triariani atau Reni, menjelaskan bahwa total usulan yang dihimpun melalui sistem perencanaan mencapai 4.035 usulan masyarakat, ditambah 1.156 usulan pokok pikiran DPRD.
“Jumlah usulan yang masuk cukup besar. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat tinggi dan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh usulan tersebut berasal dari 100 kampung, 10 kelurahan, dan 13 kecamatan yang kemudian diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan.
Menurut Reni, tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Namun pemerintah tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan banyaknya usulan, kami melakukan pemilahan berdasarkan urgensi, manfaat, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Fokusnya tetap pada pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat banyak berkaitan dengan peningkatan infrastruktur kampung, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan tahun 2027 yang menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan.
Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan usulan masyarakat dengan tema pembangunan tahun 2027, yakni tata kelola pemerintahan kolaboratif berbasis digital. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus efektivitas perencanaan pembangunan.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci. RKPD bukan hanya dokumen pemerintah, tetapi hasil kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” tambah Reni.
Melalui proses tersebut, Pemkab Berau menargetkan pembangunan tahun 2027 lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sekaligus tetap menjaga kesinambungan program prioritas daerah. (Man)