SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kalimantan Timur menyampaikan pernyataan sikap terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua DPD HKTI Kaltim, H. Rusianto menilai rangkaian bencana tersebut menjadi alarm keras tentang kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan dan kegiatan ekstraktif yang memperparah kerentanan ekologis di berbagai wilayah Indonesia.
Ia mengatakan kondisi Kalimantan Timur juga berada dalam situasi rawan. Dengan keberadaan sekitar 1.700 lubang tambang, wilayah ini dinilai memiliki risiko tinggi menghadapi bencana serupa apabila tidak ada langkah pemulihan ekologis yang serius.
“Peristiwa di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi peringatan keras bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh kembali diabaikan,” tegasnya.
DPD HKTI Kaltim menyampaikan dua poin sikap resmi:
1. Mendesak pemegang PKP2B untuk segera melakukan reklamasi dan rehabilitasi. DPD HKTI meminta perusahaan tambang raksasa seperti PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Kideco Jaya Agung, dan PT Indominco Mandiri untuk mempercepat reklamasi areal konsesi mereka. Langkah tersebut, selain merupakan kewajiban hukum, dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungandemi keselamatan masyarakat.
“Kewajiban reklamasi adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
2. HKTI Kaltim siap berkolaborasi dalam pemulihan ekologis. Rusianto menyebut pihaknya siap berkontribusi bersama perusahaan tambang dalam proses rehabilitasi lahan dan hutan demi memulihkan kondisi ekologis Kalimantan Timur.
“Kami siap bekerja sama untuk memastikan Kalimantan Timur tidak menuju titik krisis ekologis,” ujarnya.
Pernyataan sikap ini ditutup dengan penegasan bahwa pemulihan lingkungan merupakan langkah mendesak untuk menjaga keselamatan masyarakat Kaltim dan keberlanjutan ekosistem bumi Borneo.(man)