Tanjung Redeb – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Laporan Semester Pertama dan prognosis anggaran enam bulan berikutnya dalam Tahun Anggaran 2025, Selasa (22/07/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Berau dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Asisten III Setda Berau, serta sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Inspektorat, BPKAD, Bapelitbang, Bapenda, Dinas PUPR, Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD dr. Abdul Rivai.
Dalam keterangannya, Subroto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja perangkat daerah selama semester pertama. Ia menyebut, hingga pertengahan tahun ini, tingkat penyerapan anggaran masih tergolong rendah.
“Baru sekitar 38 persen secara keseluruhan. Penyerapan ini masih rendah, terutama dari OPD dengan anggaran besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PUPR, karena banyak kegiatan masih dalam proses lelang,” ujar Subroto.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dari sekitar 400 paket pekerjaan yang dilelang, prosesnya telah mencapai hampir 90 persen. Namun, penyerapan anggaran belum berjalan optimal karena sebagian besar masih dalam tahap awal kontraktual.
Subroto juga menyoroti minimnya pengajuan uang muka (DP) dari sejumlah OPD untuk pelaksanaan proyek. “Bahkan saat ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PUPR banyak yang tidak mengajukan DP. Ini yang menyebabkan anggaran masih belum terserap secara signifikan,” tuturnya.
Kendala lain disebutkan berasal dari keterbatasan SDM bersertifikasi di ULP, yang berdampak pada kecepatan proses lelang. Meski demikian, Subroto menyatakan optimistis capaian penyerapan akan meningkat signifikan pada kuartal akhir tahun.
“Komitmen dari ULP dan Dinas PUPR sudah jelas. Tahun ini Dinas PU menargetkan penyerapan bisa di atas 93 persen. Artinya, potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun ini bisa ditekan,” kata Subroto.
Lebih lanjut, Subroto mengungkapkan bahwa PUPR merupakan OPD yang menerima anggaran paling banyak diantara OPD yang lain sekitar 50 persen dari APBD. Ia berharap proses lelang serta program tahun ini dapat berjalan lancar dan maksimal sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal sehingga mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, adalah selisih lebih antara realisasi (SiLPA).
“Untuk paling besar itu PU hampir 50 persen dari APBD kita itu Dinas PU, cuma itu tadi ini baru proses lelang, jadi untuk penyerapannya masih kecil maka dari itu nanti evaluasi lagi mungkin per-tiga bulan kemudian nanti Komisi III yang akan kami teguhkan itu yang akan mengevaluasi kinerja PU sesuai dengan mitranya, semoga saja berjalan lancar,” pungkasnya. (Irfan).