A-News.id, Tanjung Redeb – Ketua Komisi II DPRD Berau, Atilaganardi menyikapi terkait fenomena maraknya, isu penjualan tabung gas elpiji yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) dengan kelangkaan solar. Yang saat ini tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat umum, khususnya di Bumi Batiwakkal, Kamis (7/4/2022).
Permasalahan tersebut, diakui Atliganardi akan disampaikannya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Bagian Ekonomi Pemkab Berau.
Terkait tabung gas elpiji, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, kenaikan harga jual tersebut perlu dilakukan penertiban mulai dari tingkat agen sampai dengan ke pangkalan.
“Sehingga ketika kita tertibkan, bagaimana supaya harga sesuai dengan HET?, ya kita minta dari agen langsung ke masyarakat melalui RT,†ujarnya.
Sementara itu, terkait solar yang digempar gemporkan terjadi kelangkaan di setiap daerah, tak menutup kemungkinan juga di Kabupaten Berau, pria yang akrab disapa Gatot kemudian menafsirkan bahwasanya, kondisi itu sejatinya adalah penyakit sosial yang sudah kerap kali terjadi.
Belum lagi kata Gatot banyak diantara dari korbannya adalah para nelayan di wilayah pesisir, yang tidak tahu menahu kadang kala diduga terlibat dalam aksi penyalahgunaan pembelian solar. Sebaliknya, oknum yang berada dekat dengan kota kadang jarang terkontrol.
“Nah yang disini (Tanjung Redeb), dipinggir mata, ada di mana-mana namun dibiarin gitu loh. Jadi yang pertama saya minta, ya jangan pilih kasih. Kemudian masyarakat juga harus diedukasi,†tegasnya.
“Harapan saya ya ini (oknum) harus segera ditertibkan, karena apa?, jatah kita, baik dari BBM ataupun katakanlah tabung gas. Itu sudah dihitung berdasarkan rumus, berdasarkan jumlah penduduk. Kalau untuk dipakai, untuk konsumsi rumah tangga saja, saya rasa tidak bakalan susah,†jelas Gatot.
Dirinya berharap, agar kondisi yang sama tidak terjadi berulang-ulang, ia meminta agar dari pihak SPBU yang melihat ada indikasi pembelian solar khususnya yang bersubsidi secara tak wajar, dapat segara dilakukan penindakan.
“Sistem dibangun namun tanpa adanya pengawasan ya sama saja. Asal ada pengawasan saja saya rasa bisa diminimalisir. Yang pertama itu ya dari pihak SPBU sendiri yang melakukan penindakan,†pungkasnya. (mik)