A-News.id, Tanjung Redeb – Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman mengatakan tahun ini program Sambungan Rumah (SR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditiadakan.
MBR tersebut ditiadakan lantaran dapat membebani biaya operasional PDAM, sehingga biaya pemasangan dan sebagainya ditanggung oleh PDAM. Walaupun dapat diklaim akan tetapi pendapatan akan masuk ke penyertaan modal bukan pendapatan laba.
“Artinya kayak semacam rugi gitu, pengeluarannya kan kita catat pada laporan kita, dan pendapatan masuk ke penyerataan modal,†bebernya.
Pada tahun 2020 lalu PDAM rugi sekitar Rp 760 juta untuk menanggung beban program tersebut. Kerugian yang mencapai ratusan juta tersebut juga termasuk biaya penyusutan saat pencatatan aset tahun 2020.
Diakui Saipul, beban terberat dari program MBR ini yaitu pemeriksaan oleh pihak berwajib, sehingga pemeriksaan tersebut membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkan berkas, padahal waktu tersebut dapat dipergunakan untuk berpikir seperti apa memperluas cakupan layanan dan memperbaiki kualitas air minum di Kabupaten Berau.
“Dari pada kita capek, mending kita stop dulu, meskipun ini dapat membantu masyarakat, tapi kalau kita dibuat bekerja tidak efisien habis waktu kita. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini setiap diperiksa BPK tidak ada masalah,†jelasnya.
Saipul menambahkan, untuk tahun ini program tersebut ditiadakan bahkan hingga tahun 2023 mendatang.
Sementara itu, beberapa pihak menyatakan pemasangan SR MBR dianggap tidak tepat sasaran, akan tetapi Saipul menepis isu tersebut lantaran yang menyatakan berhak atau tidaknya warga mendapat program tersebut yaitu dari kementrian langsung.
“Ada kok laporannya, mangkanya ketika BPK ke sini dan usai melakukan peninjauan lapangan mereka menyatakan semua ini sesuai prosedur,†tandasnya. (yf)