A-News.id, Tanjung Redeb – Rendahnya realisasi pembangunan fisik dan serapan anggaran tahun 2023 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) membuat Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, gelisah. Dia pun menegur sejumlah OPD yang realisasi anggarannya dinilai masih rendah.
Teguran itu disampaikan saat bupati menghadiri Rapat Koordinasi Serapan APBD Tahun 2023, Selasa (11/7/2023) lalu.
“Terus terang saya gelisah karena masih ada OPD yang serapan anggarannya belum maksimal. Padahal kita sudah memasuki triwulan ketiga,” ujarnya.
Salah satu OPD yang disorot bupati yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau. Sejauh ini serapan di DLHK baru mencapai 27 persen. Padahal lanjut Sri Juniarsih, OPD ini berkaitan dengan keindahan dan tata kota. Dirinya pun menginstruksikan jajaran DLHK agar terus meningkatkan kinerja.
“Ini penting jadi perhatian DLHK,” tegasnya.
Salah satu yang jadi sorotan bupati terhadap kinerja DLHK yakni masih banyak sampah ditemui berserakan di tepi jalan.
“Saya sering jalan dan melihat secara langsung ada sampah berserakan. Tolong ini diperhatikan. Saya tidak ingin melihat sampah berserakan di pinggir jalan, kecuali pada tempatnya,” jelasnya.
Sri Juniarsih mengakui bahwa DLHK masih kekurangan tenaga. Tetapi, ia meminta kepala OPD mengatur agar ada shift untuk petugas yang memastikan sepanjang jalan tidak ada sampah berserakan.
Karena itu, dia meminta agar OPD terkait memanfaatkan anggaran untuk merealisasikan program yang sudah tersusun. Salah satunya dengan meningkatkan lagi tenaga kebersihan.
“Anggaran masih rendah harus direalisasikan sesegera mungkin. Saya ingin anggaran maksimal sesuai waktu,” imbuhnya.
Meski demikian, bupati tetap optimistis penyerapan anggaran dapat maksimal. Terlebih lagi masih ada waktu untuk melaksanakan program yang ada.
Menanggapi soal sampah, Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana, mengaku pihaknya masih terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembuangan sampah.
“Penekanan dari ibu bupati akan menjadi bahan evaluasi kami,†ujarnya.
Menurutnya, saat ini imbauan ‘buanglah sampah pada tempatnya’ sudah tidak lagi relevan. Saat ini yang harus dilakukan masyarakat adalah memilah sampah rumahan. Dimana sampah yang masih memiliki nilai ekonomi bisa diserahkan ke bang sampah. Sementara sampah yang tidak ada nilai ekonomisnya bisa dibuang ke tempat-tempat yang disediakan.
“Jadi kita akan mengubah mindset masyarakat, maka dari itu kita sudah mulai sosialisasi terkait bank sampah tersebut dari sekolah dasar hingga ke masyarakat,†tandasnya.
Diketahui dari laporan yang disampaikan pada rapat koordinasi serapan APBD, realisasi keuangan per Juni sebesar Rp 1.035.095.178.480 dari total APBD Rp 3.696.768.494 atau baru terealisasi sebesar 28 persen. Sementara realisasi fisik per Juni sebesar 29 persen.
Setidaknya ada beberapa OPD yang realisasi fisik masih dibawah 30 persen diantaranya; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar 10 persen, Sekretariat Korpri 22 persen,
Dinas Pemuda dan Olahraga 23 persen, Dinas Pertanahan 23 persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 25 persen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 27 persen.
Sementara OPD yang realisasi fisiknya mencapai 50 persen keatas diantaranya;Â Kecamatan Batu Putih sebesar 59 persen, Kecamatan Kelay 57 persen, Kecamatan Bidukbiduk 55 persen, Kantor Penghubung 53 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 53 persen, Satpol PP 51 persen, Dinas Kesehatan 51 persen dan Kecamatan Tabalar 50 persen. (to)