A-News.id, Jakarta — Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta publik tidak terus menuduh TNI sebagai lembaga produk orde baru. Hal itu disampaikan Yudo saat ditanya soal penangan kasus korupsi di Basarnas yang menyeret dua perwira aktif TNI.
Awalnya, Yudo meminta masyarakat untuk tidak khawatir soal penanganan tindak pidana prajurit di peradilan militer. Ia meminta pihak yang menyebut peradilan militer sebagai sarana impunitas prajurit untuk membuktikan pernyataannya.
“Tunjukan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI kalau salah, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Yudo usai membuka Panglima TNI Cup 2023, di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (4/8).
Ia menjelaskan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan prajurit, pihaknya mengacu pada UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Jika ada pihak yang ragu dalam penanganan kasus, ia mempersilakan untuk mengikuti penyidikan yang dilakukan Puspom TNI. Yudo meminta agar publik tidak terus menuduh TNI sebagai produk Orde Baru.
“Ayo kita sama-sama melihat penjaranya kayak apa, penyidikannya kayak apa. Jadi jangan selalu bilang produk Orde Baru, kita semuanya produk Orde Baru. Kita akui atau tidak, produk Orde Baru semuanya, karena memang saat itu kita lalui semua,” kata Yudo.
“Jadi jangan terus menuduh TNI ini produk Orde Baru. Semua produk orde baru, ayo kita akui atau tidak,” tambahnya.
Menurut dia, meski saat ini UU TNI yang ada saat ini merupakan hasil Orde Baru, TNI sebagai lembaga kini sudah jauh berubah. Ia menegaskan TNI tidak tertutup terhadap perubahan.
“Kita sudah berubah, berubah, dan berubah. Kalau nggak percaya, ayo datang ke TNI. Kami pun juga tidak tertutup untuk itu. Untuk berdiskusi, berkoordinasi, bersilaturahmi,” katanya.
Sumber : CNN Indonesia (yoa/tsa)