A-News.Id, Tanjung Redeb – Beberapa kepala kampung yang ada di Bumi Batiwakkal belum lama ini mendatangi rumah dinas Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menganggap musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) sebagai ajang pemberian harapan palsu (php).
Sepeti yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Campur Sari, Silfanuddin. Ia mengatakan pada saat musrenbang kecamatan para kepala kampung diminta untuk membuat prioritas satu (P1) untuk diserahkan pada saat musrenbang kabupaten. Namun hingga akhir jabatannya belum ada yang terealisasi. Sehingga menurutnya hal ini percuma saja.
“Ini pendapat pribadi saya,” katanya.
Ia melanjutkan, pihaknya terkadang bersama tetua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, duduk bersama untuk menggagas usulan untuk musrenbang. Dari beberapa usulan ada yang menjadi P1. Berharap mendapat anggaran. Namun nyatanya tidak. Hal inilah ia menilai hanya PHP.
“Pemikiran saya dari 1 usulan tersebut kita sudah bisa pastikan untuk terdanai, ternyata tidak. jadi mengapa saya berpendapat secara pribadi sama dengan PHP jadinya,” bebernya.
ia menambahkan musrenbang hanya dijadikan ajang seremonial saja. Ia menilai, acara sebesar tersebut dan dihadiri banuak orang tapi hasilnua lirang maksimal. Bahkan ia mengaku, usulan musrenbang P1 yakni pengaspalan dari dirinya baru dilantik hingga hendak selesai masa jabatannya. Tidak pernah terealisasi.
“Padahal sudah saya buat proposal dan sudah di disposisi pak bupati dahulu. terus pada saat itu covid kita maklumi mungkin anggaran lari ke covid. terus saya susun lagi proposal sudah disposisi ibu bupati tapi tidak terdanai itu yang membuat kecewa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku dirinya membenarkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah yang harus mengacu pada hasil musrenbang untuk suatu pembangunan. Hal ini berdasarkan aspirasi masyarakat. Meskipun disatu sisi ada 18 program bupati yang harus diselesaikan.
“Benar, ada 18 program bupati. Tapi jangan juga menutup mata atas keinginan masyarakat yang disampaikan oleh kakam,” katanya.
Ia mengatakan, dalam TAPD itu biasa direalisasikan untuk setiap kampung minimal satu usulan prioritas jika anggarqn tidak mencukupi. Ia juga menyinggung soal Kecamatan Kelay dan Segah yang terjauh. Dimana di dua kecamatan tersebut hanya berharap dari APBD Berau saja.
“Saya berharap khususnya dua kecamatan tersebut mendapat perhatian ekstra,” katanya.
Bahkan ditegaskan Madri Pani, dirinya turun ke lapangan seakan-akan Kelay dan Segah dianak tirikan oleh pemerintah daerah dari tahun-ke tahun, dengan jumlah APBD yang masuk ke kecamatan tersebut cukup sedikit.
“Saya hanya menyampaikan supaya kedepan bupati mendapat respon baik dari kepala kampung,” bebernya.
Politikus NasDem ini mengatakan, jangan sampai program yang sudah dikawal melalui musrenbang justru tidak terealisasi. harusnya itu sudah menjdi target dalam menganggarkan program pemerintah. boleh saja merealisasikan janji politik tapi juga harus berpedoman kepada kebutuhan masyarakat melalui musrenbang. krena itu yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat untuk direalisasikan.
“Boleh saja beriringan tetapi yang paling prioritas adalah aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan Madri Pani, untuk apa menganggarkan APBD besar kepada SKPD kalau pada akhirnya menjadi Silpa. kadang masyarakat dan pemerintah kampung bertanya mengapa setiap mengusulkan tidak ada anggaran tapi di setiap akhir tahun program kerja selalu silpanya tinggi, ini menjdi acuan justru membangun dari desa itu diatas segalanya.
“Bupati maupun anggota DPRD terpilih itu dari rakyat. jadi harus diingatkan kembali uang rakyat kembali ke rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut Madri Pani meminta kepada OPD agar bisa membantu bupati sebagai perpanjangan tangan. Hal ini bertujuan agar keinginan masyarakat yang disampaikan melalui OPD bisa disampaikan kepada bupati.
“OPD kan perpanjangan tangan bupati. Harus bergerak dan bisa bantu bupati. Tidak mungkin semua dihandle oleh bupati,” pungkasnya. (Adv/poh)