A-News.id, Tanjung Redeb — Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarkan, mengungkapkan bahwa ketersediaan stok beras cadangan milik pemerintah di Kabupaten Berau masih cukup memadai.
“Stok Beras masih cukup untuk 4 bulan kedepan, karena sebenarnya kita memiliki standar persedian minimal untuk 2 bulan. Sehingga stok Beras dinilai masih sangat aman,” ujarnya.
Rakhmadi menjelaskan bahwa saat ini, Pemerintah Kabupaten Berau sendiri memiliki cadangan pangan beras Pemerintah sebanyak 66 ton yang digunakan untuk bencana alam, perubahan gejolak harga dan kebutuhan darurat lainnya.
“Untuk daerah rawan rentan pangan. Silahkan kampung mengajukan misal ada daerah rawan pangan, terkena banjir, gagal panen itu bisa ajukan ke kita,” jelasnya.
Selain itu, Badan Pangan Nasional melalui Bulog akan menyalurkan beras bantuan Tahap II untuk Keluaga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan pada bulan September, Oktober, dan November. Ada sebanyak 5366 KPM yang akan menerima 10kg beras per bulannya.
“Tadi kami baru cek kualitas dan kuantitas beras itu bersama Dinas Pertanian dan Peternakan, juga dari Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Teluk Bayur,” tuturnya.
Untuk konsumsi beras di Berau, seperti yang dijelaskan oleh Rakhmadi, didominasi oleh beras lokal, karena mencapai 70%. Sisanya, sekitar 30%, berasal dari luar wilayah. Hal ini disebabkan kebanyakan petani lokal cenderung untuk menahan beras mereka sendiri.
“Untuk pegawai negeri sipil (PNS), diwajibkan menkonsumsi beras loka 10 kg beras per bulan dengan harga sekitar 115 ribu rupiah yang difasilitasi oleh korpri yang bekerja sama dengan bulog,” tuturnya.
Pemerintah Berau juga berfokus pada produksi beras lokal. Mereka memiliki program pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga kemandirian pangan wilayah tersebut.
Namun, Rakhmadi menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap pasokan beras. Jika terjadi hambatan pasokan, mereka akan segera mencari alternatif untuk menghindari inflasi.
“Badan Pangan Nasional juga aktif dalam pemantauan stok beras di Berau. Mereka mendeteksi laporan bulanan dari wilayah ini dan memutuskan apakah perlu impor atau tidak, untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga,” lanjutnya.
Dalam upaya menjaga ketahanan pangan, Berau juga memiliki sistem peringatan dini (early warning) menggunakan prognosa dan neraca bahan panganm untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang dapat memengaruhi pasokan beras.
Dengan langkah-langkah ini, Berau berharap dapat menjaga ketersediaan beras yang cukup untuk masyarakatnya dan memastikan ketahanan pangan wilayah ini tetap terjaga. (yf)