A-News.id, Tanjung Redeb – Meskipun telah dibatalkan, penyesuaian tarif air bersih masih menyisakan pembahasan lebih lanjut. Salah satunya tentang operasional Perumda Air Minum Batiwakkal. Sempat disebutkan, Perumda layanan air bersih ini bisa saja dileburkan dengan perusahan serupa di Kabupaten atau kota lain, jika mengalami kerugian 3 kali berturut.
Meskipun ada konsekuensi yang harus dihadapi dari kebijakan pembatalan tersebut. Diketahui, bahwa sudah 11 tahun Perumda Batiwakkal  tidak melakukan penyesuaian tarif air bersih. Hal itu juga ditanggapi oleh anggota komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.
“Pertama, karena kita ketahui, masyarakat saat ini masih terbebani dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,  apabila dilakukan (penyesuaian tarif) maka akan menambah beban masyarakat lagi,†jelasnya.
Dengan pertimbangan itu, Politisi Golkar ini mengaku sangat setuju dengan kebijakan bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) pada Perumda air minum Batiwakkal yang membatalkan kenaikan tarif air bersih.
Berbicara mengenai beban yang dipikul manajemen Perumda Batiwakkal karena masih menggunakan tarif yang disesuaikan terakhir pada tahun 2011 ini, Elita memberikan beberapa masukan. Salah satunya dengan cara melakukan efisiensi internal di Perumda.
“Pertama perlu dilihat, apakah biaya produksi sama dengan biaya operasional, makanya dievaluasi kembali biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian dilakukan efisiensi untuk kegiatan yang dinilai tidak penting atau tidak terlalu mendesak,†saran Elita.
Manajemen Perumda, mulai sekarang dimintanya untuk bisa melakukan evaluasi kembali pengeluaran yang dilakukan diluar biaya produksi atau biaya operasional lainnya.
Hal itu dinilai sangat penting, mengingat seperti disampaikan ada konsekuensi tidak seimbangnya biaya yang dikeluarkan Perumda dengan hasil yang didapat. bahkan sempat disampaikan beberapa kali, apabila terus mengalami kerugian selama 3 kali berturut-turut, maka Perusahaan daerah ini akan dilebur atau disatukan dengan perusahaan daerah serupa di Kabupaten atau kota lainnya di Kaltim. Kemungkinan terbesar Kabupaten terdekat yakni Kutai Timur.
“Makanya kami minta evaluasi biaya yang tidak penting kemudian lakukan efisiensi anggaran,†sebutnya.
Selain itu, untuk mengurangi beban masyarakat dengan kondisi saat ini, Pemkab Berau tentu masih bisa melakukan subsidi bersumber dari APBD Kabupaten untuk menanggulangi kerugian PDAM.
“Pada intinya, kita berharap, dengan kondisi masyarakat saat ini yang baru saja terbebani dengan kenaikan BBM, tidak ditambah lagi dengan kenaikan tarif air bersih, jujur saja kami di DPRD juga kaget dengan adanya rencana ini, tetapi mungkin kita masih bisa sama-sama duduk membahas ini, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah keuangan Perumda air bersih jika tidak dilakukan penyesuaian tarif,†tutupnya.(*adv)