Anews.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor mendukung Program Perhutanan Sosial (Perhutsos) dan Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang telah diluncurkan Pemerintah selama ini.
Pasalnya, ia menilai bahwa program nasional ini sangat memberi manfaat sebab menyentuh langsung ke masyarakat, terutama mereka yang berada di sekitar kawasan hutan juga petani dan kelompok masyarakat dalam memiliki legalitas atas tanah.
“Kalau sudah dapat program ini, saya yakin mereka lebih bersemangat mengelola lahannya. Dan pasti memberi manfaat bagi kesejahteraan mereka,” ungkap Isran Noor saat ditemui awak media. Jum’at (24/2/2023).
Lebih lanjut, Isran Noor menegaskan Pemerintah tetap memberikan pembinaan bagi masyarakat setelah diberi kewenangan untuk mengelola lahan hutan agar lebih baik serta bernilai ekonomi.
“Sangat sesuai dengan aturan negara kita. Tanah, air dan udara dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa masyarakat yang menerima Program Perhutanan Sosial diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
“Sehingga terbentuk bisnis model yang berdaya saing berskala koorporasi,” jelasnya.
Dan saat ini telah terbentuk 9.985 KUPS dengan kategori Pemula sejumlah 4.655 KUPS, kategori silver lanjut 4.334 KUPS, kategori Maju (gold) 936 KUPS dan kategori Mandiri 50 KUPS.
“Terutama KUPS silver dan gold akan kita tingkatkan kelasnya menjadi KUPS Mandiri,” ujar Menteri LHK ini.
Saat ini, katanya, KUPS telah menghasilkan produk komoditas seperti kopi, madu, aren, rotan, kayu putih, wisata alam buah-buahan.
Nilai ekonomi dari produk komoditas yang dihasilkan kelompok telah dilakukan pendataan secara digital pengisian ekomomi baru 597 KUPS dari 9.985 KUPS atau baru 59 persen pada empat bulan terakhir di tahun 2022 mencatat sebesar Rp117,59 miliar
“Nilai ekonomi dari kelompok masyarakat ini ditargetkan mencapai Rp1,1 triliun di tahun 2023 dan sebesar Rp2,5 triliun di tahun 2024,” sebutnya lagi.iakuinya, pendampingan akan terus dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi KUPS agar semakin mandiri dan terbentuk sentra-sentra usaha pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dalam rangka meningkatkan koordinasi untuk koordinasi integrasi dan kolaborasi program hutan sosial telah ada inisiasi untuk regulasi Perpres agar para pihak bisa memberikan peran dalam peningkatan kemandirian masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Kominfo Kaltim)