A-News.id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp3,4 triliun. Sektor industri dan pertanian menjadi porsi alokasi belanja publik paling tinggi.
Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, APBD 2024 difokuskan untuk meningkatkan produktivitas daerah, terutama sektor-sektor yang memiliki aktivitas langsung. Sektor yang produktif di daerah, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga didorong.
“Dengan APBD yang sudah ditetapkan, kita mendorong supaya sektor-sektor itu bergerak dan meningkat,” kata Yansen.
Sementara Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus menambahkan, APBD Kaltara tahun 2024 mengalami perubahan prioritas penggunaan. Prioritas utama adalah keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggul daerah.
“Ada penyesuaian-penyesuaian tematik, mulai dari keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggul daerah,” ujar Albertus.
Ia menekankan kepada stakeholder terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian dan Perikanan, untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.
“Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan sangat erat kaitannya dengan Disperindagkop. Maka saya ingatkan, ke OPD terkait dapat menciptakan peningkatan-peningkatan yang signifikan sesuai dengan tematik,” tegasnya.
Albertus juga meminta dinas terkait untuk lebih memikirkan target dan peningkatan capaian produk unggulan daerah. Menurutnya, 4 roda prioritas, 12 prioritas pembangunan, dan 4 arah prioritas sangat berkaitan dengan 4 dinas tersebut.
“Kita tegaskan 4 dinas yang memiliki peranan penting ini dapat memajukan keanekaragaman di Kaltara,” tegasnya.
Meskipun fokus prioritas hanya ada 4 instansi terkait, Albertus mengakui, ada peran-peran dinas lain namun hanya skala kecil.
“Skala besar itu ada di 4 dinas, ini perlu ada penguatan tarafnya,” pintanya.
Terkait pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, Albertus mengakui, masih menjadi tantangan berat dengan APBD yang ditetapkan. Namun, ia berharap pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan sehingga wilayah perbatasan dapat terakomodir.
“Saya berharap itu saja. DPRD Kaltara dengan pemerintah membuat sebuah lahan bersama, lalu menindaklanjuti ketingkat pusat. Sebab kalau berharap dari APBD pasti tidak memungkinkan,” tukasnya.
“Kenapa, Kaltara ini lahir dari keinginan pemerintah pusat guna menyelesaikan masalah perbatasan. Namun, saat ini bagaimana prioritas pemerintah pusat. Masalah, perbatasan sudah cukup terlalu lama, lelah masyarakat menunggu harus diuraikan dengan baik,” tandasnya.(lia)