A-News.id, Tanjung Selor – Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan angka kemiskinan di Kalimantan Utara menurun mencapai 0,5 persen pada 2045. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai kepada awak media di ruang pertemuan Gabungan Dinas (Gadis).
Menurutnya, saat ini angka kemiskinan Kaltara masih 6,32 persen. “Ini artinnya kita harus dapat menurunkan angka kemiskinan 0,3 persen setiap tahunnya. Berbagai program kita lakukan untuk mengejar cita-cita ini,” jelas Mas’ud.
Untuk itu, perlu ada upaya yang dilakukan, salah satunya adanya inovasi yang menunjang capaian program kerja atau data Korsa Vista.
Dimana program yang telah dibentuk diyakni mampu memuat akselerasi antara data Indonesia pada data Kaltara beserta dengan insight dan pemaknaan data.
“Di program ini kami lengkapi dengan data-data pendukungnya. Agar para pengguna data saat membaca 45 indikator dapat terbantu dan intervensi dapat dilakukan terhadap indikator,” terangnya.
Dan inovasi tersebut mewujudkan Satu Data Indoensia (SDI) di Bumi Benuanta, yang dapat merespons visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Secara singkat, sambung dia visi Indonesia Emas ada 45 indikator yang harus dikejar proses pembangunan oleh pemerintah daerah yang disingkat dalam 5 sasaran, terutama dalam pendapatan kapital yang setara dengan negara maju sebesar 300 USD.
“Nah ini diangka ini kan setara hampir 500 juta atau setengah miliar. Ini target cukup besar baik buat Kaltara dan Indonesia secara umum,” tuturnya.
Dimana angka perkapital Kaltara sendiri masih berkisar diangka Rp 201 juta setiap tahunnya. Sehingga margin antara pendapatan perkapitan yang telah ditargetkan mencapai angka Rp 300 juta setiap tahun.
“Inikan gapnya cukup besar, otomatis jika ingin mencapai target, pertumbuhan ekonomi kita harus lebih terukur. Kalau dalam hitungan kami paling tidak pertumbuhan ekonomi harus berada diangka 6-7 persen,” jelasnya.
Sementara Itu PLH Asisten II Pemprov Kaltara, Burhanuddin menyambut langkah dan upaya BPS dalam memonitor capaian pembangunan serta memberikan saran dan kebijakan untuk Pemprov Kaltara. Program yang dibentuk memerlukan kolaborasi yang kuat antara stakeholder untuk mengubah masa depan, guna menghadirkan kehidupan yang lebih baik.
“Ini untuk generasi berikutnya. RPJPN ini diharapkan jadi landasan kita untuk mencapai Indonesia berdaulat, maju dan berkelanjutan,” harapnya.
Dengan adanya RPJPN lanjut dia kepastian terhadap kedaulatan negara diberbagai aspek mulai dari ekonomi, politik, pertahanan, hukum dan lingkungan telah ditargetkan dalam 45 indikator utama visi Indonesia.
Adanya program Korsa Vista menjadi bukti Kaltara selangkah lebih maju daripada provinsi lain dalam halal persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
“Sebab saat ini tidak banyak daerah yang membuat data portal indikator visi Indonesia Emas 2045 ini,” tutupnya. (Lia)