A-news.id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus berupaya menekan laju inflasi yang dipicu oleh keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah dengan akses transportasi yang sulit. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menegaskan bahwa konektivitas menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga barang pokok di daerah terpencil seperti Kabupaten Nunukan dan Malinau.
Zainal menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat konsolidasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Tanjung Selor, Rabu, 5 Maret 2025. Menurutnya, buruknya kondisi jalan membuat distribusi barang terhambat, yang berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di daerah perbatasan.
“Konektivitas ini memang menjadi salah satu faktor utama penyebab inflasi di Kaltara, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Tahun ini, kami berupaya memastikan akses antarwilayah semakin baik, apalagi saat musim hujan kondisi semakin parah,” kata Zainal.
Ia mencontohkan perjalanannya dari Malinau ke Krayan di Kabupaten Nunukan yang membutuhkan waktu tiga hari dua malam, meski jaraknya hanya sekitar 90 kilometer. Medan yang berat, jalan berlumpur, tanjakan curam, serta minimnya infrastruktur jembatan membuat mobilitas warga dan distribusi barang semakin sulit.
“Jalannya masih sangat berlumpur, tanjakan tajam, dan tidak ada jembatan. Saat ini, akses hanya bisa dilalui dengan sepeda motor atau berjalan kaki,” ujar Zainal.
Pemprov Kaltara, kata Zainal, telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Ia memastikan proyek pembangunan jalan negara di perbatasan, termasuk di Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah, Nunukan, menjadi prioritas utama.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar anggaran untuk pembangunan jembatan bisa segera dialokasikan. Informasi yang saya terima, pada 2025 jalan di wilayah itu sudah bisa tembus,” kata Zainal.
Selain kendala infrastruktur, Zainal juga menyoroti ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap pasokan bahan pokok dari Malaysia. Ia mengakui bahwa jika Malaysia menutup akses perdagangan, masyarakat di wilayah perbatasan akan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
“Sebenarnya kalau sekarang Malaysia menutup akses, kita masih kewalahan. Sebab, kebutuhan masyarakat masih banyak bergantung pada barang dari sana,” ujarnya.
Untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga, Pemprov Kaltara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan jalan dan jembatan belum juga terealisasi dalam waktu dekat, Zainal memastikan pihaknya akan meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengangkut barang kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang terisolasi.
“Ini kendala utama yang harus segera diselesaikan. Jika infrastruktur belum terbangun, kita akan meminta bantuan Angkatan Udara untuk mengangkut barang ke sana,” tandasnya.(lia)