A-News.id, Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memacu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau agar meningkatkan realisasi fisik dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Upaya ini perlu dilakukan mengingat realisasi APBD Tahun 2023 masih dianggap rendah. Hal ini diketahui setelah dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Serapan APBD Tahun 2023, Selasa (11/7/2023).
Sri Juniarsih mengatakan, Pemerintah Kabupaten Berau sudah memiliki program unggulan untuk dituntaskan. Karena itu, melalui rapat Koordinasi Serapan APBD Tahun 2023 ini, Ia ingin memantau realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan OPD.
“Ini untuk memantau OPD supaya maksimal dalam pemanfaatan anggaran. Karena waktu saya tidak lama lagi. Program kerja saya harus sampai pada masyarakat. 1,5 tahun itu bukan waktu lama. Jadi kepala OPD dan jajarannya harus menuntaskan program yang mereka miliki,” ujar Sri Juniarsih.
Masih rendahnya penyerapan anggaran dan fisik ini karena sebagian kegiatan masih dalam proses lelang. Selain itu masih ada kegiatan dalam proses perencanaan. Sementara dana DBH-DR dan dana FCPF-CF baru disahkan Juni lalu.
“Sebenarnya mereka (OPD) ini sudah ada program. Tinggal lelang. Jadi bukan kesengajaan tapi memang belum dilelang,” ujarnya.
“Saya minta 3 bulan kedepan ada perkembangan, ada kabar gembira. Nanti kita adakan evaluasi lagi. Penyerapan anggaran sudah harus maksimal. Kalau sudah maksimal, berarti program sudah tuntas,” jelasnya.
Ia pun menegaskan sebelum akhir tahun program OPD sudah harus selesai. “Jadi begitu masa jabatan saya habis, tidak ada lagi program yang belum tuntas,” imbuhnya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Kabag Pembangunan Pemkab Berau, Rusnan Hepni, realisasi keuangan per Juni sebesar Rp 1.035.095.178.480 dari total APBD Rp 3.696.768.494 atau baru terealisasi sebesar 28 persen. Sementara realisasi fisik per Juni sebesar 29 persen.
Dari 48 OPD, ada beberapa yang realisasi fisiknya mencapai 50 persen keatas Diantaranya; Kecamatan Batu Putih sebesar 59 persen, Kecamatan Kelay 57 persen, Kecamatan Bidukbiduk 55 persen, Kantor Penghubung 53 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 53 persen, Satpol PP 51 persen, Dinas Kesehatan 51 persen dan Kecamatan Tabalar 50 persen.
Sementara realisasi fisik yang masih dibawah 30 persen diantaranya; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar 10 persen,
Sekretariat Korpri 22 persen,
Dinas Pemuda dan Olahraga 23 persen, Dinas Pertanahan 23 persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 25 persen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 27 persen. (to)