Follow kami di google berita

Tokoh Kesultanan Bulungan Tuntut Pengembalian Status Kabupaten ke Tanjung Palas dan Desak DOB Ibukota Kaltara

A-News.id, Tanjung Selor- Puluhan massa dari Tokoh Masyarakat Kesultanan Bulungan menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Di halaman gedung parlemen yang berada di Jalan Agatis itu, aksi massa menuntut pengembalian status Kabupaten Bulungan yang saat ini berada di Kecamatan Tanjung Selor kembali ke Kecamatan Tanjung Palas dan percepatan DOB.

Dalam orasinya salah satu Tokoh Kesultanan Bulungan, Datu Buyung mempertanyakan sampai dimana progres DOB.

“Kalau ada, apa tindak lanjutnya? Kami meminta DPRD atau pihak yang menangani masalah ini,” harap Datu Buyung di ruang pertemuan DPRD Bulungan, Senin (24/6).

Menurutnya, masalah DOB harus segera ditindaklanjuti agar pemda fokus. “Jangan semata-mata hari Ini (Orasi) saja berkesinambungan, namun seterusnya tidak ada lagi (Tenggelam),” harapnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta agar data kongkret dari Pemda Bulungan untuk menjadi acuan bagi dewan perwakilan menyampaikan ke pusat.

Dia meminta para anggota dewan juga lebih bersikap tegas dalam percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB). Mengingat sudah hampir 12 tahun lamanya Provinsi Kaltara dan ibu kota di Bulungan, namun masih berstatus kecamatan.

Diapun menyayangkan lambatnya proses pembentukan DOB, yang membuat percepatan status kota molor.

“Padahal ini sudah mau hampir 12 tahun, namun ibu kota Kaltara ini masih berstatus kecamatan,” tukasnya.

Lalu, dia juga meminta kejelasan mengenai tahapan –tahapan dalam proses pembentukan DOB yang saat ini diketahui dalam proses pemetaan.

“Ya kalau bisa kami dilibatkan dalam tahapan pembentukan DOB ini. Agar kami tahu sampai sejauh mana, jangan namanya ibukota, namun status kecamatan dan kita tidak boleh membiarkan ini berlama-lama,” pintanya.

Kemudian, status beberapa instansi yang masuk ke Kaltara juga menjadi acuan dan dorongan perlu adanya percepatan pembentukan DOB.

“Contoh saja Polres Bulungan yang sekarang jadi Polresta atau kepolisian dalam kota. Kota mana? Padahal ini masih kecamatan Tanjung Selor,” tegasnya.

Hal yang perlu diingat lagi sambung dia, sejarah pembentukan pemerintahan kabupaten Bulungan yang pertama berdiri di Tanjung Palas, sehingga ketika status Tanjung Selor menjadi kota nanti. Maka yang diharapkan kabupaten di Bumi Tenguyun kembali ke asal (Tanjung Palas).

“Kami mengingatkan kembali bahwa ini sangat penting! Dan dewan perwakilan dan pemda harus lebih memperhatikan permasalahan DOB ini,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Bulungan, Kilat juga mendukung percepatan DOB.

“Jadi intinya kami mendukung. Baik dalam komunikasi hingga tahap presidium, kalau pun mau sama-sama ayo, kami lembaga ini mendukung penuh,” jelasnya.

Namun lanjut dia, teknis dari pemerintah dan ini kita sampaikan ke Pemda supaya persyaratan di siapkan.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Pemkab Bulungan, Jamal menambahkan berkaitan dengan DOB dan proses pemekaran dibutuhkan sinergitas semua eleman masyarakat.

Kehadiran Lembaga kesultanan Bulungan mempertanyakan progres DOB? Dan pengembalian ibu kota ke Tanjung Palas disampaikan dia sangat disambut baik.

Namun hal yang perlu diketahui progres DOB terus berjalan, hanya saja ada beberapa kendala.

“Kita tidak boleh terhenti, suka tidak suka. Akan tetapi, kita harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Sebab ini berkaitan administrasi kewilayaan,” tuturnya.

Baik itu persyaratan teknis dan begitu juga persyaratan lainya. Sehingga, berdasarkan penilaian pusat banyak yang perlu dilengkapi.

Kendati demikian, apa yang disampaikan lembaga adat dari Kesultanan Bulungan pihaknya mengapresiasi.

“Mungkin ini menjadi pengingat bagaimana mengawal dan upaya bersama agar Kota Tanjung Selor terbentuk,” jelasnya.

Dan untuk diketahui dalam pembentukan kota minimal 4 kecamatan dan begitu pula dengan kelurahan.

Sebagai informasi, Jamal menyampaikan jika DOB ibu Kota Kaltara juga sedang berproses ditingkat kementrian.

“Kalau tidak salah pembahasan hingga tingkat kementrian ini sudah sampai dipusat,”terangnya.

Hanya saja, lanjut dia dalam pemekaran wilayah ada persyaratan teknis salah satu contoh Kelurahan Tanjung Selor Hilir.

Dalam pemekaran perlu disampaikan, pada 2023 pihaknya telah merencanakan terkait sosialisasi pemekaran kelurahan dan desa.

“Kami telah berkoordinasi terkait data apakah pengusulan bersifat tuchdown atau button up, sebab pemenuhan data yang dibutukan jikalau berbicara pemekaran DOB,” jelasnya.

Lalu dalam pertemuan yang disetujui para anggota dewan, agar status Kabupaten Bulungan kembali ke Tanjung Palas itu juga pihak pemerintah memastikan. (Lia)

Bagikan

Subscribe to Our Channel