A-NEWS.ID, TANJUNG REDEB – Preservasi jembatan Sambaliung dipastikan batal dilaksanakan tahun ini. Dorongan pembangunan Jembatan Kelay III, kembali disuarakan Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.
Dia menuturkan, batalnya pemeliharaan kerusakan jembatan Sambaliung sangat berisiko bagi keselamatan dan roda perekonomian masyarakat. Sehingga, persoalan ini harus disikapi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan. Karena itu (jembatan) menjadi akses utama menghubungkan Tanjung Redeb-Sambaliung,†katanya.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Kelay III dinilai menjadi solusi terbaik. Apalagi, Kabupaten Berau akan mendapatkan dana transfer sekira Rp 400 miliar di anggaran tahun 2023. Nominal itu, bisa dialokasikan mewujudkan wacana yang sudah ada sejak dulu.
“Konsekuensi kita tahu ke depannya. Tahapan ini harus dimulai. Apalagi kita mendapatkan anggaran tambahan. Semua harus optimistis mewujudkan ini,†ucapnya.
Dia mengungkapkan, banyak mendengar opini liar terkait wacana tersebut. Proyek dikhawatirkan mangkrak jika tidak mendapatkan asupan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
Meski diakuinya, cukup sulit merealisasikan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pemikiran-pemikiran itu dianggapnya terlalu negatif dan tidak meyakini kerja-kerja pemerintah.
“Jika ini kebutuhan, jadi alternatif bagi masyarakat, kita harus optimistis membangun dan akan diselesaikan dengan berbagai persoalan di lapangan. Insya allah, pasti ada jalan keluarnya,†terangnya.
Pemkab Berau, diminta tidak berdalih lagi soal anggaran pembangunan Jembatan Kelay III. Dia berharap, proyek ini segera dimulai dan dapat dianggarkan. Apalagi, rancang bangun rinci atau detail engineering design (DED) sudah ada. Pun appraisal review telah dilakukan
melalui anggaran perubahan 2022.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah ada pembebasan lahan. Sudah ada fisik pembangunan jembatannya,†pintanya.
Sakirman berharap, proyek ini mendapatkan dukungan masyarakat di lokasi pembangunan jembatan. Terutama, tidak ada lagi permainan-
permainan dalam pembebasan lahan. Karena pembangunan ini bersifat kepentingan umum.
“Mudah-mudahan, pembangunan ini bisa tercapai dalam 2-3 tahun. Jadi, peran masyarakat dalam menyukseskannya sangat dibutuhkan,†tandasnya. (jun)