A-NEWS.ID, TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau Feri Kombong, mengingatkan Pemkab Berau, khususnya tim seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), agar menghindari unsur politis maupun nepotisme, dalam setiap pelaksanaan lelang jabatan.
Terlebih pihaknya sendiri telah membahas hal tersebut dalam rapat di DPRD, bahwasanya akan ada dinas yang dipecah, dan juga ada yang akan digabung.
“Itu sementara yang kita sedang godok sekarang. Supaya selama ini ada dinas yang tidak tahu, kadang tumpang tindih dengan dinas lain untuk masalah pekerjaannya,” ujar Feri.
Contohnya, kata Peri, Dinas Pertanian dan Peternakan dengan Dinas Perkebunan rencana akan digabung. Kemudian Dinas Peternakan akan berdiri sendiri, sesuai amanat Undang-Undang (UU). Makanya yang perlu dikaji saat ini, apakah amanat UU tersebut harus diikuti 100 persen atau menyesuaikan kebutuhan daerah.
“Karena setiap daerah itu berbeda-beda kondisinya, mungkin di daerah lain memang dinas itu kurang pekerjaannya, tetapi di Berau justru banyak bebannya,” jelasnya.
Seperti keberadaan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan di daerah perkotaan, tentu beban pekerjaannya sangat minim. Jika digabung pun bisa, bahkan digabung bersama Dinas Peternakan sekaligus juga tidak masalah. Karena tidak banyak urusannya di sana.
“Yang mau kita lihat di sini adalah celah UU-nya. Karena jangan sampai walaupun itu amanat UU, tetapi tidak efektif ketika kita laksanakan di daerah kita. Target kita tahun ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.
Mengenai seleksi kepala dinasnya, harapannya bahwa memang dalam penentuan kepala dinas itu benar-benar secara profesional. Sehingga kepala dinas yang dipilih dapat melaksanakan tugasnya dan memahami fungsi dan tanggung jawabnya. Sehingga bisa berinovasi. Jadi apa yang diharapkan bisa membawa perkembangan di dinas yang dipimpinnya.
“Ketika kita melaksanakan itu secara professional, saya kira pimpinan daerah juga tidak segan-segan untuk menegur. Ketika itu lebih banyak unsur nepotismenya atau politisnya,” jelasnya.
Yang menjadi kekhawatiran DPRD menurutnya, bahwa inovasi-inovasi tidak bisa muncul karena orang-orang yang dipilih untuk memimpin OPD tidak mempunyai kompetensi di bidangnya. Makanya dia meminta, persaingan dalam seleksi JPTP tersebut harus berlangsung sehat. Meninggalkan pola-pola lama, dan masuk di era baru. “Sehingga ada inovasi-inovasi yang kita harapkan dari mereka,” katanya.
Terlebih kepala dinas adalah perpanjangan tangan kepala daerah untuk mewujudkan visi-misi bupati dan wakil bupati. Menurutnya visi-misi bersifat global. Sehingga pimpinan OPD harus bisa menerjemahkannya dalam bentuk program. Di situlah perlu adanya kreativitas seorang kepala OPD.
“Sehingga hal ini memang menjadi perhatian kita ke depannya. Artinya menatap ke depan lebih baik. Bagaimana supaya pembangunan daerah ini bisa lebih baik,” tutupnya. (Adv/Poh)