Follow kami di google berita

Kebijakan MK Soal PSU Disoalkan

Kebijakan MK Soal PSU Disoalkan
Kebijakan MK Soal PSU Disoalkan

A-News.id, Tarakan — Kebijakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengarahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan agar melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) di Tarakan Tengah dinilai final sehingga tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut diungkap Pakar Hukum Tata Negara yang juga merupakan akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof Yahya Ahmad Zein.

“Jadi saya katakan bahwa keputusan MK bersifat final. Seluruh pihak hanya bisa menunggu Juknis PSU yang akan dikeluarkan KPU RI,” tegas Yahya.

Dosen pengampu di Fakultas Hukum UBT ini menjelaskan bahwa seluruh pihak tidak mungkin menolak putusan MK yang paling pokok. Sehingga juknis yang berkaitan dengan hal tersebut akan dikeluarkan oleh KPU RI akan menjadi pegangan untuk pelaksanaan PSU.

“Kita tunggu sajalah semua pihak untuk menunggu juknis resmi KPU RI. Tapi yang jelas MK tegas bahwa PSU hanya dilakukan disatu Dapil saja, tidak disebutkan di TPS nomor berapa. Kita tunggu,” singkatnya.

Sementara itu, salah satu Caleg terpilih Dapil Tarakan Tengah, Randy menyatakan bahwa jika harus dilakukan PSU, maka harus adil terkhusus bagi Caleg terpilih yang terdampak oleh putusan MK.

Apalagi secara tegas Randy menyatakan bahwa suara yang didapat oleh pihaknya merupakan suara yang sah bukan ilegal. Sebab untuk mendapatkan suara tersebut pun dirinya harus melakukan proses yang panjang dan perjuangan hingga berdarah-darah untuk memenangkan hati rakyat.

“Ironis sekali ketika sistem demokrasi digugurkan hanya satu orang. Jadi kami menginginkan PSU yang berkeadilan. Tapi kami hanya menunggu juknis pelaksanaan PSU dikeluarkan oleh KPU Tarakan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Randy juga menyatakan bahwa dirinya berencana ke Jakarta untuk mencari keadilan terkait putusan MK tersebut. (bro)

Bagikan

Subscribe to Our Channel