A-News.id, Samarinda– Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, menyatakan optimis hadirkan tenaga kerja lokal terlatih dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dirinya menyampaikan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil untuk ikut berkontribusi mendukung pembangunan IKN dengan menyiapkan 10 angkatan pelatihan kerja, dengan masing-masing 16 peserta di setiap angkatan. Total sekitar 160 orang telah dipersiapkan untuk mendukung pembangunan IKN.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja kita,” kata Rozani di Samarinda, Rabu (19/06/2024).
Rozani mengatakan, saat ini Disnakertrans Kaltim telah mengadakan pelatihan berbasis kompetensi guna mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan sejak tahun 2023.
Sejak diumumkannya pemindahan ibu kota negara baru ke Kaltim, pemerintah provinsi telah memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia.
Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan ditingkatkan dari Rp 6 miliar menjadi Rp 23 miliar, menunjukkan komitmen serius dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten.
“Kami melihat kebutuhan di IKN, sehingga fokus utama pelatihan adalah pada mekanik alat berat, yang merupakan kebutuhan utama dalam proyek konstruksi IKN,” jelasnya.
Rozani berharap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan IKN dapat bekerja sama dengan menerima tenaga kerja yang telah terlatih ini. Dia juga menekankan pentingnya kesepakatan upah yang adil antara pemberi dan penerima kerja, sehingga kompetensi yang dimiliki dapat diimbangi dengan upah yang sesuai.
“Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan ketersediaan tenaga terampil di Kaltim dalam mempersiapkan diri untuk pembangunan IKN,” tegasnya.
Mengenai kerjasama dengan Otorita IKN, Rozani menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap memfasilitasi hubungan antara alumni pelatihan dan perusahaan konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
“Kami telah berbenah dalam banyak hal, termasuk kebijakan anggaran, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung pembangunan IKN,” tutup Rozani.(Ria)