A-News.id, Tanjung Selor — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan segera terbentuk di Kaltara.
Hal ini disampaikan saat kunjungan jajaran pejabat Kemenpan RB, Kementrian ATR, dan Kemenkumham ke Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemprov Kaltara.
Dalam kunjungannya, Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB Nani Murwati mengatakan, ada dua kanwil yang akan segera terbentuk di Kaltara.
“Dua Kanwil itu yakni Kemenkumham dan BPN. Dan untuk gedung kantor sementara di fasilitasi Kabupaten Bulungan dengan meminjamkan sementara eks gedung Disdikbud Kaltara,” jelas Nani kepada A-News.id, Kamis (20/6).
Nani juga menyebutkan, mengapa pentingnya dua kanwil tersebut diberada di bumi benuanta, menurutnya keberadaan dua kanwil itu akan membawa dampak positif serta menambah layanan.
“Dengan menambah layanan yang kita sediakan, tentu akan semakin lengkap. Yang tadinya untuk pengurusan harus ke Kaltim dengan ada di Bulungan tentunya akan lebih mendekatkan dan juga percepatan layanan,” jelasnya.
Sehingga, saat ini sambung dia penempatan kantor sementara merupakan langkah awal sebelum nantinya pemerintah pusat membangun permanen kantor kedua kanwil.
Sebelumnya Nani menyampaikan, usulan pembentukan Kanwil Kemenkumham dan BPN sudah sejak 2016 namun pihaknya menunggu kemantapan infrastruktur di Kaltara. Selain infrastruktur, Sumber daya Manusia (SDM), anggaran dan penyediaan lahan gedung sementara.
Setelah kunjungan, lanjut dia pihaknya akan melakukan asesment.
“Siang ini kita akan langsung Asesment ke bapak Kementrian mengenai rekomendasi untuk pembentukan, sebab pembentukan dua kanwil ini harus ada rekomendasi yang harus ditandatangan jikalau bapak Menteri sudah menyatakan seluruh kelengkapan sudah memenuhi, tentu pembentukan akan segera terbentuk,” jelasnya.
Ditempat yang sama Asisten III bidang Administrasi Umum Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat menambahkan, pihaknya mendukung penuh percepatan pembentukan Kanwil Kemenkumhan dan BPN di wilayah Kaltara.
“Kita sangat mendukung untuk percepatan karena ini untuk pelayanan. Kita kan dalam suatu kebijakan perlu regulasi kalau kanwil ada disini kan pasti cepat dari pada harus ke Kaltim,” singkatnya. (Lia)